Hijab.id

Ternyata Wacana Penyederhanaan Kurikulum Yang Menghapus Mapel Sejarah Ada Campur Tangan Sampoerna

23 Sep 2020  |  110x |  | Ditulis oleh : FreeLancer
Ternyata Wacana Penyederhanaan Kurikulum Yang Menghapus Mapel Sejarah Ada Campur Tangan Sampoerna

Lagi dan lagi sebuah kebijakan dan peraturan aneh dari pemerintahan Jokowi, kini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berencana akan membentuk kurikulum pendidikan nasional baru. Kurikulum baru ini rencananya baru akan di mulai pada tahun depan yakni 2021 mendatang. Di dalam draf penyederhanaan kurikulum nasional tersebut terdapat permasalahan yang menjadi perdebatan, yaitu dihapuskannya mata pelajaran sejarah di SMK.

Terkesan terburu-buru kurikulum baru ini padahal baru beberapa bulan di usulkan oleh Kemendikbud, Nadiem makarim. Yang seharusnya membuat kurikulum baru itu membutuhkan waktu lama, seperti kurikulum 2013 yang dibahas sejak 2011 dan baru di implementasikan pada tahun 2013.

Menaggapi adanya kejanggalan tersebut, akhirnya mantan Ketua Tim Pengembang K13 Said Hamid Hasan mengatakan dirinya mendapatkan informasi, bahwa penyesuaian kurikulum itu diinisiasi oleh Sampoerna Foundation.

“Pagi ini saya dapat informasi pemikirnya itu dari Sampoerna Foundation,” ungkap dia kepada wartawan, Senin (21/9)

Anehnya lagi pihak yang harusnya berwenang pun seperti Pusat Kurikulum dan Buku (Puskurbuk) Kemendikbud pun tidak terlalu dilibatkan dalam pembahasan penyederhanaan mata pelajaran (mapel), Puskurbuk hanya dilibatkan lebih ke teknisnya saja.

Bahkan yang lebih parah, Puskurbuk diminta untuk tidak terlalu banyak bicara mengenai hal ini. Sepertinya semua yang terkait penyederhanaan kurikulum ini bersifat rahasia.

Menurut Said, sebenarnya perubahan kurikulum ini tidak ada masalah, jika dalam pelaksanaanya dan pembahsannya ada transparansi karena ini menyangkut kebaikan pendidikan Indonesia.

Sampai saat ini kabar penghapusan mapel sejarah masih belum jelas benar atau tidaknya, tapi jika melihat fakta dan pernyataan Said Hamid Hasan kabar ini bisa jadi memang benar.

Bahkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta kepada Medikbud, Nadiem Makarim agar melibatkan pemangku kepentingan pendidikan. Hali itu bisa dimulai dengan mengomunikasikannya kepada Komisi X DPR RI.

Fikri juga menduga penyusunan kurikulum ini sebagai bagian dari kurikulum adaptif menghadapi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari satu semester. “kalau toh ada kurikulum penyesuaian karena pandemi, maka jangan mengulang seperti isu Mapel Agama yang hilang dan bikin gaduh.” Imbuhnya.

Fikri pun menolak tegas dengan wacana tersebut, menurutnya sejarah adalah bagian tak terpisahkan dalam membentuk pribadi bangsa dengan semangat untuk selalu belajar, memperbaiki diri atas kesalahan di masa lalu.

 

Baca Juga: