Mengapa pemerintah Jokowi sepertinya sangat tidak mau jika seorang Anies Baswedan mempunyai panggung di pemerintahannya, memimpin Jakarta atau bahkan mungkin akan ada pencegalan andai Anies Baswedan ikut mencalonkan presiden tahun 2024 nanti.
Lima belas orang mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional Pemenangan Pilpres Jokowi Ma’ruf Amin hadir memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis kemarin (28/1). Untuk membicarakan berbagai hal, termasuk penolakan Revisi UU Pemilu.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi tegas menolak pilkada dihelat pada 2022 dan 2023 seperti tertuang dalam draf Revisi UU Pemilu. Jokowi ingin Pemilu Serentak tetap dilakukan pada 2024 sekaligus seperti tertuang dalam UU Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini.
Alasannya penolakan revisi tersebut salah satunya Jokowi khawatir ada pilkada daerah tertentu yang sifatnya sangat sensitif dan berpotensi membuat situasi menjadi tidak stabil hingga mengganggu upaya pemerintah menanggulangi pandemi dan pemulihan ekonomi.
Salah satu pilkada yang sensitif itu yakni Pilkada DKI Jakarta. Dalam draf Revisi UU Pemilu usulan DPR, Pilkada DKI Jakarta direncanakan dihelat pada 2022. Tentu saja ini seakan-akan menguatkan rumor dugaan penjegalan karir politik Anies Baswedan.
Jokowi Lobi Ketum Partai
Selain memanggil mantan Jubir Jokowi juga berusaha meyakinkan partai politik agar menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi pilkada gencar dilakukan selama dua pekan terakhir. Jokowi mengundang beberapa Ketua Umum Partai Politik untuk dilobi agar menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi pilkada, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia, Sabtu (30/1).
Banyak politisi Senayan dari beragam partai ramai- ramai menyampaikan sikap atas revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada. Ada yang setuju, ada yang menolak.
Diantara partai koalisi pendukung Jokowi, hanya Partai Golkar dan Nasdem yang tetap bertahan mendorong revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.
Bukan hanya melobi partai koalisi pendukungnya, Presiden Joko Widodo juga melobi partai non koalisi. Kepada CNN Indonesia.com, salah seorang petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) menceritakan bahwa Jokowi mengundang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Istana Rabu, 20 Januari.
Jokowi mengatakan Pemerintah menyambut terbuka jika PAN bergabung ke dalam gerbong koalisi pendukung Jokowi Ma’ruf. Jokowi juga kembali menyampaikan sikapnya soal menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.
Lima hari setelah pertemuan Zulhas dan Jokowi, Fraksi PAN di DPR RI menggelar diskusi webinar dengan topik yang sama. Disitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.
Peta Parpol Soal Revisi UU Pemilu-Pilkada
Sejauh ini, parpol yang telah menyatakan menolak Revisi UU Pemilu dibahas ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Adapun partai politik yang mendorong RUU Pemilu ialah Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Demokrat.
Sedangkan PKS dan Gerindra masih mempertimbangkan dan mengkaji apakah perlu direvisi, apakah Revisi UU Pemilu ini membawa Indonesia ke arah demokrasi lebih baik atau tidak.
